KUH PERDATA

KUH Perdata

Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku

bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah

hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk

Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut

berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU

Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.

Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua

panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai

anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J.

van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui

Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945,

KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undangundang

baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga

Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata

Indonesia.

Isi KUH Perdata

KUH Perdata terdiri dari 4 bagian yaitu :

1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht

2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht

3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht

4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs

 

DEFINISI HUKUM PERDATA

Definisi Hukum Perdata menurut para ahli :

1. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan

Hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan

perseorangan yang lainnya.

2. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.

Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan

yang lainnya.

3. Sudikno Mertokusumo

Hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang

satu terhadap yag lain didalam lapangan berkeluarga dan dalam pergaulan

masyarakat.

4. Prof. R. Soebekti, S.H.

Semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan

perseorangan.

 

Definisi secara umum :

Suatu peraturan hukum yang mengatur orang / badan hukum yang satu dengan orang /

badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan

perseorangan.

Unsur yang terpenting dari Hukum Perdata :

1. norma peraturan

2. sanksi

3. mengikat / dapat dipaksakan

AZAS-AZAS HUKUM PERDATA

1. Azas Individualitas

2. Azas Kebabasan Berkontrak

3. Azas Monogami ( dalam hukum perkawinan )

Azas Individualitas

=> Dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya (hak

eigendom) dan dapat melakukan perbuatan hukum, selain itu juga dapat memiliki hasil,

memakai, merusak, memelihara, dsb.

Batasan terhadap azas individualitas :

a. Hukum Tata Usaha Negara ( campur tangan pemerintah terhadap hak milik )

b. Pembatasan dengan ketentuan hukum bertetangga

c. Tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu kepentingan orang lain

Azas Kebebasan Berkontrak

=> Setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur

dalam UU maupun yang belum ( pasal 1338 KUHPerdata ) asal perjanjian tersebut tidak

bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.

Azas Monogami

=> Seorang laki-laki dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan memunyai satu

orang istri. Namun dalam pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Undang-

Undang Pokok Perkawinan (UUPP) membuka peluang untuk berpoligami dengan

memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 pada UUPP.

PERKEMBANGAN KUH Perdata DI INDONESIA

Hukum Perdata Eropa (Code Civil Des Francais) dikodifikasi tanggal 21 Maret 1804.

Pada tahun 1807, Code Civil Des Francais diundangkan dengan nama Code Napoleon.

Tahun 1811 – 1830, Code Napoleon berlaku di Belanda. KUHPerdata Indonesia berasal

dari Hukum Perdata Belanda, yaitu buku “Burgerlijk Wetboek” (BW) dan dikodifikasi

pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah kemerdekaan, KUHPerdata tetap diberlakukan di Indonesia. Hal ini tercantum

dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan

negara dan peraturan yang ada (termasuk KUHPerdata) masih tetap berlaku selama

belum ada peraturan yang baru menurut UUD ini.

Perubahan yang terjadi pada KUHPerdata Indonesia :

o Tahun 1960 : UU No.5/1960 mencabut buku II KUHPerdata sepanjang mengatur

tentang bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali hypotek.

o Tahun 1963 : Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 5 September

1963, dengan mencabut pasal-pasal tertentu dari BW yaitu : pasal 108, 824 (2), 1238,

1460, 1579, 1603 x (1),(2) dan 1682.

o Tahun 1974 : UU No.1/1974, mencabut ketentuan pasal 108 tentang kedudukan

wanita yang menyatakan wanita tidak cakap bertindak.

 

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

A. Menurut Ilmu Pengetahuan

Buku I : Hukum Perorangan (Personenrecht)

Buku II : Hukum Keluarga (Familierecht)

Buku III : Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht)

Buku IV : Hukum Waris (Erfrecht)

B. Menurut KUHPerdata

Buku I : Perihal Orang (Van Personen)

Buku II : Perihal Benda (Van Zaken)

Buku III : Perihal Perikatan (Van Verbintennisen)

Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (Van Bewijs en Verjaring)

SUMBER : http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19363/Hukum+Perdata.pdf

 

 

About these ads

One thought on “KUH PERDATA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s